Breaking News
light_mode
Beranda » Original Voice » Remiliterisasi dan Operasi Militer di Era Presiden Prabowo Subianto Dari Sorong – Merauke

Remiliterisasi dan Operasi Militer di Era Presiden Prabowo Subianto Dari Sorong – Merauke

  • account_circle Admin Original Voice
  • calendar_month Minggu, 3 Mei 2026
  • visibility 33
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

“Kami mendukung Prabowo Subianto sebagai Presiden RI untuk penyelesaian 4 akar konflik Papua dengan beradab, adil, damai dan manusiawi dengan menunjuk Special Envoy-Utusan Khusus–” bukan untuk membangun basis-basis militer di atas Tanah leluhur kami”.

Oleh Gembala Dr. Ambirek/t G. Socratez Yoman

Ada beberapa ungkapan dari hati nurani dan kata-kata mutiara Prabowo Subianto yang saya dengar dan saya catat dengan baik. Saya melihat dari mata hati dan mata iman saya bahwa Prabowo Subianto adalah manusia yang berbudi luhur, bicara apa adanya. Ia membantu banyak orang. Nilai-nilai luhur ini ada dalam hidup Prabowo ini wajar karena dia datang dari latar belakang keluarga yang terpandang, terdidik, terhormat, bangsawan dan keterpaduan iman antar Kristen (ibunya) dan Muslim (ayahnya). Saya yakin Prabowo tidak berwatak rasis karena dibesarkan dan dididik dengan kombinasi dua iman yang berbeda dan saling melengkapi. Prabowo berbudi luhur, jujur dan rendah hati dan itu terbukti dengan kehidupan sehari-hari.

Tapi, ada kelemahannya ialah Prabowo juga terlihat dalam kejahatan kemanusiaan dan pelanggaran HAM berat waktu aktif sebagai militer. Kita harus duduk bersama untuk menyelesaikan masalah ketidakadilan, kekerasan negara dan pelanggaran HAM ini dengan jalan dialog yang beradab, jujur dan damai yang dimediasai dari pihak yang ketiga lebih netral untuk menciptakan perdamaian permanen di Papua Barat dan di Indonesia. Kita harus percaya, bahwa selalu ada jalan dan solusi, maka kita hilangkan sikap pesimis dan skeptis, dan kita bangun optimisme dan trust dalam perbedaan kita dengan mengatakan apa adanya ecara jujur dan terbuka.

*
“Satu hal, saya ini orang yang cepat terharu. Terus terang saja. Saya tidak suka lihat penderitaan. Itu sifat saya. Yang saya ajarkan anak buah di lingkungan saya tentang apa yang saya dapatkan ialah kalau Anda tidak bisa membantu banyak orang, bantulah beberapa orang. Kalau Anda tidak bisa membantu beberapa orang bantulah satu orang. Kalau Anda tidak bisa membantu satu orang, jangan bikin orang itu susah”.

*
“Kita harus berani jujur kepada diri kita sendiri. Katakan yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Saya bukan orang yang suka menjilat, saya bukan apa yang namanya memuji-muji orag tanpa alasan…”

*
“Kita harus beretik Jujur! Apa yang dikatakan itu ada di hati kita. Jangan lain dimulut dan lain di hati. Kejujuran dan kesetiaan kepada rakyat itu hal fundamental”.

*
“Saya ingin menegakkan kebenaran kok, mereka takut. Saya ingin menghilangkan korupsi, mereka takut. Saya ingin rakyat saya sejahtera. Saya ingin rakyat saya tidak lapar. Saya ingin tidak ada orang usia 70 tahun masih narik becak. Itu keinginan saya. Apa yang ditakuti. Saya tidak takut kok. Saya membrla kebenaran. Saya tidak perlu apa-apa lagi. Saya hanya mau membela kebenaran. Saya tidak mau lihat orang miskin di Indonesia.

*
“Hei maling-maling, koruptor-koruptor. Prabowo tidak pernah akan gentar menghadapi kalian. Hai kaum munafikus, hai antek-antek asing. Prabowo-Gibran bersama rakyat Indonesia ….”

*
“Saya ulangi. Yang kuat akan berbuat apa yang ingin ia berbuat. Yang lemah harus ia menderita. Ini, ajaran yang saya heran, jarang diajarkan di Indinesia pak. Saya yang selalu bawa-bawa ini. Di kalangan sekolah-sekolah tentara ini saya coba sekarang saya hidupkan. Karena ini adalah kunci”.

*
“Jadi, adik-adik sekalian. Dulu, kita dijajah, kita dibantai, diperbudak, kita dimiskinkan, dan kita lebih rendah dari anjing”.

Anda minta saya refleksi.
Saya pernah hidup di tengah orang Eropa. Saya ingat, saya waktu itu satu-satunya murid yang bukan kulit putih. Tiap hari saya diejek oleh guru saya. Tiap hari dibilang bangsa monyet, ini, itu. Prabowo your people live on trees. Saya sekolah di beberapa Negara selalu mereka bilang begitu, rakyatmu tinggal di pohon.

Saya ingin melihat sebelum saya meninggal Indonesia menjadi negara bermartabat dan negara terhormat.

Saya ingin lihat tidak ada kemiskinan di Republik Indonesia. Saya ingin melihat anak-anak Indonesia kuat, gembira, senyum, orang tuanya gembira. Itu yang mendorong saya.

Saya tidak mau bangsa saya dihina terus. Saya ingin bangsa saya terhormat dan berdiri di kaki sendiri.

Adik-adik saya ingin melihat kamu naik mobil, mobil buatan Indonesia.Kamu naik motor, motor buatan Indonesia. Kamu pakai jam, jam buatan Indonesia. Kamu pakai sabun, sabun buatan Indonesia. farfum, sepatu, itu yang saya cita-citakan”.

*
Dari keluhuran budi Prabowo yang saya gambarkan itu sangat bertolak belakang dengan kebijakan melukai hati kami orang asli Papua Barat. Yang seharusnya karakter jujur dan berbudi luhur itu tercermin dalam kebijakan penyelesaian akar konflik Papua yang sudah menahun dan kronis sudah 65 tahun sejak 19 Desember 1961 sampai sekarang.

Ironis, kebijalan Prabowo semakin membuat susah dan menderita bahkan kejam dalam menghadapi persoalan konflik Papua. Kebijakan ini tidak profesional dan proporsional yang sangat merugikan dan mengorbankan penduduk orang asli Papua. Ini bagian yang tak terpisahkan dari pemusnahan etnis Papua secara sistematis, masif, kolektif dan meluas.

Ruang-ruang sipil dikuasai oleh TNI dengan stigma baru daerah atau wilayah rawan. Sebenarnya ini sudah kembali Daerah Operasi Militer (DOM) Gaya Baru. Anggota TNI di seluruh Tanah Papua Barat kira-kira 56.000 orang. Kebijakan ini sangat memperburuk keadaan di Papua Barat dari Sorong-Merauke. Di Papua Barat menjadi wilayah darurat militer dan darurat kemanusiaan. Wajah kejahatan negara melalui militer semakin nyata dalam ruang-ruang kehidupan masyarakat sipil penduduk orang asli Papua Barat.

Theo van den Broek kepada Dewan Gereja Papua (WPCC) pada 15 Desember 2022 dengan topik: “IMAN UNTUK DAMA” sampaikan sebagai berikut:

“…Lingkaran kekerasan makin kuat dan gaya brutal pelanggaran HAM berat makin kentara….permasalahan/konflik yang makin kompleks dan rumit… bahwa keadaan Papua sangat kritis dan bersifat darurat….”

Di era pemerintahan Prabowo Subianto, penguatan militer di Papua dilakukan melalui pendekatan teritorial dan pembangunan, salah satunya dengan membentuk batalyon baru. Berikut adalah beberapa perkembangan terkait batalyon baru di Papua:

Berikut adalah beberapa batalyon baru, nama, dan lokasi mereka di Papua yang diresmikan/dibentuk dalam kurun waktu 2024-2025 dan 2025-2026.

1. Lima Yonif Penyangga Daerah Rawan (PDR) – 2024.

Diresmikan oleh Panglima TNI pada Oktober 2024, ide pembentukan batalyon ini berasal dari Prabowo Subianto. Pembentukan lima batalyon baru infanteri sebagai penyangga daerah rawan di Papua.

Kelima batalyon itu adalah Yonif 801/Ksatria Yuddha Kentsuwri (Kab. Keerom), Yonif 802/Wimane Mambe Jaya (Kab. Sarmi), Yonif 803/Nduka Adyatma  Yuddha (Kab. Boven Digoel), Yonif 804/Dharma Bhakti Asasta Yudha (Kab. Merauke) dan Yonif 805/Ksatria Satya Waninggap (Kab. Sorong).

2. Yonif Teritorial Pembangunan (TP) – 2025

Presiden Prabowo resmi mengukuhkan
100 Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP) pada 10 Agustus 2025, yang sebagian besar ditempatkan di Papua.

Yonif TP 858/Mambri Sopani Bemgakba berkedudukan di Kabupaten Biak Numfor, Yonif TP 859/Raknamun Bebriwarek Kawasa di Kabupaten Supiori dan Yonif TP 860/Ndi Sowosio Karako di Kabupaten Waropen.Yonif
TP 862/Ure Wara: Markas di Teluk Wondama, Manokwari.

*
Dalam beberapa buku saya telah menulis dokumen negara yang sangat rahasia tentang pemekaran wilayah dan operasi militer di TANAH Papua Barat. Penempatan batalyon dalam jumlah besar ini bagian yang tak terpisahkan dalam upaya memenuhi dokumen ini.

Dokumen sangat rahasia ini bertopik: “Konsep Rencana Operasi Pengkondisian Wilayah dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dalam Menyikapi Arah Politik Irian Jaya (Papua) untuk Merdeka dan Melepaskan Diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

“Dokumen sangat rahasia dari Departemen Dalam Negeri Direkturat Jenderal (DITJEN) Kesatuan Bangsa (KESBANG), dan LINMAS dalam nota Dinas No. 578/ND/KESBANG/D IV/VI/2000 tanggal 9 Juni 2000 berdasarkan radiogram Gubernur Papua (Caretaker) Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya No. BB.091/POM/060200 tanggal 2 Juni 2000 dan No. 190/1671/SET tertanggal 3 Juni 2000 yang berhubungan dengan tuntutan Penentuan Nasib Sendiri orang asli Papua.”

Dokumen lain adalah “Dokumen Dewan Ketahanan Nasional Sekretariat Jenderal, Jakarta, 27 Mei 2003 dan tanggal 28 Mei 2003 tentang Strategi Penyelesaian Konflik Berlatar Belakang Separatis di Provinsi Papua melalui pendekatan bidang politik”.

Dalam dokumen sangat rahasia ini, bahwa pelaksana atau yang melaksanakan isi dokumen ini ialah
(1) Departemen Dalam Negeri;
(2) Departemen Pertahanan dan Keamaman; (3) Departemen Luar Negeri, khusus untuk operasi diplomasi;
(4) Kepolisian Republik Indonesia;
(5) Tentara Nasional Indonesia;
(6) Badan Koordinasi Intelijen Negara (BAKIN);(7) Badan Intelijen Strategis (BAIS TNI);(8) Muspida Provinsi Irian Jaya (Papua) dan provinsi-provinsi lainnya.

Unsur non-instansi pemerintah yang dilibatkan dalam operasi ini adalah sebagai berikut:

(1) Media massa elektronik dan surat kabar, internet untuk menyebarluaskan informasi secara nasional dan internasional. (2)Melibatkan dan merekrut Tokoh masyarakat dan tokoh agama asal Irian Jaya. (3) Anggota PEPERA 1969 dan organisasi kemasyarakatan Irian Jaya atau beranggotakan masyarakat Irian Jaya yang setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.(4) Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang memberikan dukungan positif terhadap upaya Pemerintah Infonesia”.

Konflik Papua yang menahun dan kronis yang sudah menjadi luka membusuk dan bernanah dalam tubuh bangsa Indonesia tidak bisa diselesaikan dengan penambahan batalyon. Penyelesaian konflik Papua harus dengan dialog beradab dan damai.

Prof. Dr. Franz Magnis-Suseno menggambarkan sebagai berikut:

“Ada kesan bahwa orang-orang Papua mendapat perlakuan seakan-akan mereka belum diakui sebagai manusia”.
“Situasi di Papua adalah buruk, tidak normal, tidak beradab, dan memalukan, karena itu tertutup bagi media asing. Papua adalah luka membusuk di tubuh bangsa Indonesia.” (hal.255).

“…kita akan ditelanjangi di depan dunia beradab, sebagai bangsa yang biadab, bangsa pembunuh orang-orang Papua, meski tidak dipakai senjata tajam.” (hal.257). (Sumber: Franz: Kebangsaan, Demokrasi, Pluralisme Bunga Rampai Etika Politik Aktual, 2015).

Sementara Pastor Frans Lieshout, OFM sebagai Gembala dan Guru Bagi Papua mengungkapkan:

“..Orang tidak mau mendengar orang Papua, apa yang ada dihati mereka, aspirasi mereka. Aspirasi itu dipadamkan dengan senjata, kita harus mengutuk itu. Pendekatan Indonesia terhadap Papua harus kita kutuk. Orang Papua telah menjadi minoritas di negerinya sendiri. Papua tetaplah luka bernanah di Indonesia.” (Sumber bacaan: Pastor Frans Lieshout. Gembala Dan Guru Bagi Papua. hal.399, 601).

Ibu Dr. Anti Solaiman mengatakan:
“Papua itu luka dan isi lima buku Markus Haluk itu berisi luka semuanya yang belum ada solusinya. Luka itu bukan hanya dialami generasi tua, melainkan juga sudah dialami generasi anak dan bahkan generasi cucu” (Sumber: Membawa Keadilan dan Damai ke Tanah Papua: 2024, 11).

Pendeta Gomar Gultom, Ketua Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) pada suatu diskusi tentang Papua pernah mengungkapkan:

“Persoalan Papua hari ini sudah seperti luka bernanah yang belum sembuh, belum kering nanahnya tapi muncul luka yang baru di atasnya” (Sumber: Pdt. Ronald Rischard Tapilatu: Membawa Keadilan dan Damai ke Tanah Papua: 2024, xvi).
Masalah Papua seperti luka membusuk dan dan bernanah itu sudah dirumuskan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang sudah tertuang dalam buku Papua Road Map, yaitu 4 akar persoalan sebagai berikut:

(1) Sejarah dan status politik integrasi Papua ke Indonesia; (2) Kekerasan Negara dan pelanggaran berat HAM sejak 1965 yang belum ada penyelesaian; (3) Diskriminasi dan marjinalisasi orang asli Papua di Tanah sendiri; (4) Kegagalan pembangunan meliputi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi rakyat Papua.

Selamat membaca. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.

Ita Wakhu Purom, 4 Mei 2026

Penulis
1. Presiden Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua.
2. Anggota Dewan Gereja Papua (WPCC).3. Anggota Konferensi Gereja-Gereja Pasifik (PCC).
4.Anggota Alliansi Baptis Dunia (BWA).
*
Kontak: 08124888458

  • Penulis: Admin Original Voice

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Leave a Reply

Rekomendasi Untuk Anda

expand_less