DAERAH OTONOMI BARU (DOB) MERUPAKAN OPERASI MILITER DAN TRANSMIGRASI DAN KOLONIALISME GAYA BARU UNTUK PEMUSNAHAN ETNIS PENDUDUK ORANG ASLI PAPUA

Fakta Bersuara

(Jenderal Pol. (Purn) Prof. Drs. H. Muh. Tito Karnavian, M.A, Ph.D., dan Jenderal (Purn) TNI Prof. Dr. Ir. Drs. H.Abdullah Mahmud Hendropriyono, S.T., S.H. S.E., S.I.P., M.B.A., M.A., M.H. mengakui dan membenarkan DOB adalah Operasi Militer)

Oleh Gembala Dr. A.G. Socratez Yoman

Kata kuncinya ialah Penduduk Orang Asli Papua Barat harus dimusnahkan dari TANAH leluhur mereka. Indonesia membutuhkan Sumber Daya Alam. SDA harus dikuasai dan dirampok oleh penguasa kolonial firaun modern Indonesia.

DOB boneka Indonesia adalah operasi militer dan operasi transmigrasi dan kolonialisme gaya baru untuk pendudukan, penjajahan/kolonialisme dalam rangka melenyapkan etnis Penduduk Orang Asli Papua Barat yang dinilai dan dianggap penghalang atau penghambat oleh penguasa kolonial firaun modern Indonesia.

Dalam buku saya masing-masing berjudul:

(1) Pintu Menuju Papua Merdeka: Perjanjian New York 15 Agustus 1962 dan Pepera 1969 Hanya Sandiwara Politik Amerika, Indonesia, Belanda dan PBB (2001)

(2) Pemusnahan Etnis Melanesia: Memecah Kebisuan Sejarah Kekerasan di Papua Barat (2007);

(3) Integrasi Belum Selesai: Komentar Kritis Atas Papua Road Map (2010);

(4) OPM (Otonomi, Pemekaran Dan Merdeka: Saatnya Kebenaran Bersuara di Tanah Melanesia (2010).

Dalam buku-buku ini saya berulang-ulang menyampaikan betapa kejam dan jahatnya tujuan pemekaran kabupaten dan provinsi di seluruh Tanah Papua Barat yang dirancang oleh penguasa kolonial firaun modern Indonesia.

Saya berulang-ulang sampaikan kepada rakyat dan bangsa Papua Barat bahwa Pemekaran Provinsi dan Kabupaten adalah Operasi Militer, Operasi Transmigrasi dan Kolonialisme gaya baru.

Ide, rancangan dan skenario pemekaran Provinsi dan kabupaten tidak murni dari Penduduk Orang Asli Papua Barat, tetapi ide terselubung yang paling jahat dari penguasa kolonial firaun modern Indonesia. Para sarjana orang-orang asli Papua Barat masuk terjerat atau terperangkap dalam jerat atau jangkar yang sudah disiapkan penguasa kolonial firaun modern Indonesia.

Pemekaran kabupaten/provinsi di West Papua sebagai operasi militer itu terbukti dengan dokumen-dokumen Negara sangat rahasia.

Departemen Dalam Negeri, Ditjen Kesbang dan LINMAS: Konsep Rencana Operasi Pengkondisian Wilayah dan Pengembangan Jaringan Komunikadi dalam Menyikapi Arah Politik Irian Jaya (Papua) untuk Merdeka dan Melepaskan Diri Dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. ( Sumber: Nota Dinas. No.578/ND/KESBANG/D IV/VI/2000 tanggal 9 Juni 2000 berdasarkan radiogram Gubernur (caretaker) Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya No. BB.091/POM/060200 tanggal 2 Juni 2000 dan No.190/1671/SET/tertanggal 3 Juni 2000 yang berhubungan dengan tuntutan penentuan nasib sendiri orang Asli Papua.

Adapun data lain: 

“Dokumen Dewan Ketahanan Nasional Sekretariat Jenderal, Jakarta, 27 Mei 2003 dan tertanggal 28 Mei 2003 tentang: ‘Strategi Penyelesaian Konflik Berlatar Belakang Separatisme di Provinsi Papua melalui Pendekatan Politik Keamanan.”

Lembaga-lembaga yang melaksanakan operasi ini ialah Departemen Dalam Negeri, Departemen Pertahanan dan Keamanan, Departemen Luar Negeri, khusus untuk operasi diplomasi, Kepolisian Kepolisian Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Badan Koordinasi Intelijen Negara (BAKIN), Badan Intelijen Stategis (BAIS TNI), KOSTRAD dan KOPASSUS.

DOB Boneka Indonesia 100% bukan untuk kepentingan Penduduk Orang Asli Papua. Itu terbukti dengan pernyataan sebagai berikut:

Jenderal Polisi (Purn) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A, Ph.D., mengatakan:

DOB itu kepentingan militer, intelijen, politik untuk meredam pergerakan Papua Barat merdeka.

Sedangkan Jenderal (Purn) TNI Prof. Dr. Ir. Drs. H.Abdullah Mahmud Hendropriyono, S.T., S.H. S.E., S.I.P., M.B.A., M.A., M.H. mengatakan:

“Kalau dulu ada pemikiran sampai 7 provinsi. Yang diketengahkan selalu syarat-syarat untuk suatu provinsi. Yah, ini bukan syarat suatu provinsi, syarat untuk meredam pemberontakan. Itu. Ini masalah keamanan dan masalah politik. Bukan begini. Ini masalah keamanan dan masalah politik. Jadi, syarat-syarat administratif seperti itu, ya, nanti kalau sudah aman bikin syarat-syarat administratif. Begitu loh. Tidak sampai dua juta pak. Seluruh Irian, tidak sampai dua juta. Makanya saya bilang, usul ini, bagaimana kalau dua juta ini kita transmigrasikan. Ke mana? Ke Manado. Terus, orang Manado pindahin ke sini. Buat apa? Biarkan dia pisah secara ras sama Papua New Guinea. Jadi, dia tidak merasa orang asing, biar dia merasa orang Indonesia. Keriting Papua itukan artinya rambut keriting. Itu, itukan, istilah sebutulnya pelecehan itu. Rambut keriting, Papua, orang bawah. Kalau Irian itukan cahaya yang menyinari kegelapan, itu Irian diganti Papua…”

Indonesia hadir dengan wajah kekerasan dan kekejaman yang sangat rasis terbukti dengan operasi militer Indonesia di Nduga-Papua atas perintah Negara. Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo memberikan perintah untuk TNI melaksanakan operasi Desember 2018- 2020.

Presiden Indonesia perintahkan:

“Tangkap seluruh pelaku penembakan di Papua. Tumpas hingga akar” (Sumber: DetikNews/5/12/2028).

Presiden juga didukung oleh Wakil Presiden H.Jusuf Kalla dan ia memerintahkan:

“Kasus ini ya polisi dan TNI operasi besar-besaran, karena ini jelas mereka, kelompok bersenjata yang menembak.” (Sumber: Tribunnews.com/6/12/2018).

Perintah operasi militer dari Presiden Republik Indonesia didukung oleh Ketua DPR RI Bambang Soesatyo:

“…DPR usul pemerintah tetapkan Operasi Militer selain perang di Papua.” (Sumber: Kompas.com/13/12/2018).

Perintah operasi militer diperkuat oleh
Menkopolhukam, H. Dr. Wiranto:

“Soal KKB di Nduga Papua, kita habisi mereka.” (Kompas.com/13/12/2018).

Akhir kata, kekerasan tidak menyelesaikan masalah. Kekerasan selalu melahirkan kekerasan yang lebih keras dan kejam yang berkarakter barbar. Maka solusi damai harus ditemukan seperti RI-GAM pada 15 Agustus 2005 di Helsinki.

Doa dan harapan saya supaya tulisan kecil ini menjadi berkat bagi para pembaca.

Terima kasih. Selamat membaca.

Ita Wakhu Purom, 12 Mei 2024

Penulis:

1. Presiden Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua.
2. Anggota: Dewan Gereja Papua
(WPCC).
3. Anggota Konferensi Gereja-gereja Pasifik (PCC).
4. Anggota Baptist World Alliance (BWA).
____

Kontak: 08124888458//081288887882