Presiden Prabowo Subianto Segera Menunjuk Special Envoy Untuk Penyelesaian Akar Konflik Papua Barat
- account_circle 7ay4k
- calendar_month Sabtu, 28 Mar 2026
- visibility 16
- comment 0 komentar
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
“Papua Barat sudah menjadi LUKA MEMBUSUK dan BERNANAH di dalam tubuh bangsa Indonesia….”.
Oleh. Gembala Dr. Ambirek G. Socratez Yoman
Saya sebagai salah satu pendukung Presiden Prabowo Subianto, saya minta Presiden segera menunjuk Special Envoy untuk penyelesaian konflik Papua yang sudah menahun/kronis terlama di Asia Pasifik.
Prof. Dr. Franz Magnis-Suseno dengan tepat mengatakan:
“Situasi di Papua adalah buruk, tidak normal, tidak beradab, dan memalukan, karena itu tertutup bagi media asing. Papua adalah LUKA MEMBUSUK di tubuh bangsa Indonesia.” (hal.255).
“……kita akan ditelanjangi di depan dunia beradab, sebagai bangsa yang biadab, bangsa pembunuh orang-orang Papua, meski tidak dipakai senjata tajam.” (hal.257). (Sumber: Kebangsaan, Demokrasi, Pluralisme).
Sedangkan Pastor Frans Lieshout, OFM, mengatakan:
“Orang Papua telah menjadi minoritas di negeri sendiri. Amat sangat menyedihkan. Papua tetaplah LUKA BERNANAH di Indonesia.” (Sumber: Pastor Frans Lieshout,OFM: Markus Haluk: Guru dan Gembala Bagi Papua, 2020:601).
Lebih jauh Pastor Frans Lieshout mengungkapkan:
“..Orang tidak mau mendengar orang Papua, apa yang ada dihati mereka, aspirasi mereka. Aspirasi itu dipadamkan dengan senjata, kita harus mengutuk itu. Pendekatan Indonesia terhadap Papua harus kita kutuk. Orang Papua telah menjadi minoritas di negerinya sendiri. Papua tetaplah luka bernanah di Indonesia.” (Sumber bacaan: Pastor Frans Lieshout. Gembala Dan Guru Bagi Papua. hal.399, 601).
Sementara Ibu Dr. Anti Solaiman mengatakan:
“Papua itu luka dan isi lima buku Markus Haluk itu berisi luka semuanya yang belum ada solusinya. Luka itu bukan hanya dialami generasi tua, melainkan juga sudah dialami generasi anak dan bahkan generasi cucu” (Sumber: Membawa Keadilan dan Damai ke Tanah Papua: 2024, 11).
Pendeta Gomar Gultom, Ketua Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) pada suatu diskusi tentang Papua pernah mengungkapkan:
“Persoalan Papua hari ini sudah seperti luka bernanah yang belum sembuh, belum kering nanahnya tapi muncul luka yang baru di atasnya” (Sumber: Pdt. Ronald Rischard Tapilatu: Membawa Keadilan dan Damai ke Tanah Papua: 2024, xvi).
LUKA MEMBUSUK dan BERNANAH sudah dirumuskan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang tertuang dalam buku Papua Road Map: Negociating the Past, Improving the Present and Securing the Future (2008), yaitu:
1) Sejarah dan status politik integrasi Papua ke Indonesia;
(2) Kekerasan Negara dan pelanggaran berat HAM sejak 1965 yang belum ada penyelesaian;
(3) Diskriminasi dan marjinalisasi orang asli Papua di Tanah sendiri;
(4) Kegagalan pembangunan meliputi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi rakyat Papua.
Empat akar konflik ini tidak dikaburkan dengan pembentukan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua tahun 2025 yang dipimpin (1) Velix Vernando Wanggai, (2) John Wempi Wetipo, (3) Ignatius Yogo Triyono, (4)Paulus Waterpauw, (5) Ribka Haluk (6) Ali Hamdan Bogra, (7)Gracia Josaphat Jobel Mambrasar, (8)Yani, (9) John Gluba Gebze, (10) Johnson Estrella Sihasale atau Ari Sihasale.
Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (KEPPOKP) itu sama saja dengan dua pemimpin terdahulu,yaitu:
(1l Di era Haji Susilo Bambang Yudhoyono dibentuklah Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) dengan PP 66 tahun 2011 yang dikepalai oleh Bambang Darmono dan Gad Fonataba.
(2) Di era Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) nomor 121 tahun 2022 tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua. Peraturan tersebut ditetapkan di Jakarta, 21 Oktober 2022.
Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk tidak berada dalam cara dan metode lama, diharapkan ada pendekatan baru ( new approach), alternatif baru, persepsi baru, inovasi baru, kreativitas yang baru, dan narasi-narasi modern untuk mengakhiri kekerasan Negara dan kejahatan kemanusiaan di Papua Barat.
Akhir kata, solusi terbaik, bermartabat, adil, manusiawi dan berabab ialah Presideb Prabowo Subianto segera menunjuk Special Envoy untuk penyelesaian empat akar konflik Papua Barat yang sudah menahun/kronis yang terlama di Asia Pasifik yang sudah dirumuskan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). (*)
- Penulis: 7ay4k

Saat ini belum ada komentar